'If I am' merupakan tugas dari mata kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi, dimana kita membuat program kerja jika kita menjadi kepala daerah di suatu daerah. Program
kerja yang akan saya buat mengacu pada Sustainable Development Goals
yang dikeluarkan oleh PBB. Perlu diketahui bahwa Sustainable Development
Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para
pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi
kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target
yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dimana 17 tujuannya adalah
sebagai berikut:
Karena
saya berdomisili di Surabaya, maka saya berandai menjadi walikota Surabaya dan tentu program kerja yang saya buat adalah melihat
masalah di sekitar Surabaya. Mengutip berita dari Surya Malang, diberitakan
angka penderita HIV/Aids cenderung naik di Surabaya, Kepala
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita, menyebut sejak 2005
hingga 2018 (13 tahun) kasus HIV/AIDS mencapai 11 ribu kasus. Jumlah ini
diakuinya cenderung naik, mengingat keaktifan Pemerintah Kota Surabaya dalam
mencermati dan mendalami kasus mirip gunung es ini. Padahal pada tahun 2014
Pemerintah Kota Surabaya menutup daerah lokalisasi. Yang dapat dikatakan bahwa
program ini tidak efektif untuk mengurangi penderita HIV. Maka oleh sebab itu,
saya justru akan menjadikan daerah lokalisasi di satu tempat seperti yang bapak
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gagas untuk DKI Jakarta pada tahun 2015. (Rahadian,
2015)
Mengapa
begitu, karena menurut saya dengan adanya lokalisasi/prostitusi yang terpusat
akan lebih mudah terkontrol oleh pemerintah setempat. Memang kegiatan
menyimpang ini pasti salah akan tetapi tak bisa dipungkiri bahwa hal ini banyak
terjadi di masyarakat. Mengutip dari Surya Tribunnews, bapak Setya Budiono
selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Timur
mengatakan ada pemahaman yang keliru di masyarakat misalnya, hubungan seksual
dengan orang bukan pekerja seks itu tidak berisiko. Menurut beliau, di Jawa
Timur memang tidak ada lokalisasi tapi harus dipahami ternyata hotspot di mana
ada transaksi seks komersial realitanya masih ada. Sehingga dengan adanya
lokalisasi/prostitusi terpusat di satu ada beberapa tempat, mempermudah
pengawasannya. Di sana juga dapat dilakukan pengecekan bagi Pekerja Seks
Komersial di sana, apakah terjangkit HIV atau ada penyakit lainnya. Sehingga
dengan begitu dapat dipantau kesehatan di sana. Jika ada yang terjangkit HIV
bisa dikarantina atau bagaimana nantinya. Bahkan pemerintah setempat dapat
menarik pajak untuk menambah pemasukan daerahnya. Tentu program kerja ini akan
banyak bertentangan dengan pandangan masyarakat di luar sana, dan pula perlu
adanya suara dari rakyat – rakyat serta tokoh – tokoh setempat. Karena tugas
dari pemimpin daerah adalah melayani rakyatnya. Program kerja saya ini mengacu
pada poin ke 3 dari Sustainable Development Goals, yaitu kesehatan dan
kesejateraan yang baik.
Untuk
data pengidap HIV sendiri, saya tidak
menemukannya. Di web Badan Pusat Statistik serta Dinas Kesehatan juga tidak
ada. Sehingga yang saya tulis di atas datanya berdasarkan berita – berita yang
ada di internet.
Refrensi
Maulidiya, P. (2019, May 20). Jumlah Penderita
HIV di Surabaya Cenderung Naik, Begini Alasan Pejabat Pemkot. Retrieved
from Surya Malang Tribunnews: https://suryamalang.tribunnews.com/2019/05/20/jumlah-penderita-hiv-di-surabaya-cenderung-naik-begini-alasan-pejabat-pemkot
Permata, T. J. (2019, December 2). Dinas Kesehatan Jawa
TimurTarget Tahun 2030 Kasus HIV/AIDS Turun. Retrieved from Surabaya
Tribunnews:
https://surabaya.tribunnews.com/2019/12/02/dinas-kesehatan-jawa-timurtarget-tahun-2030-kasus-hivaids-turun
Rahadian, L. (2015, April 27). Ahok Gagas Pembuatan
Apartemen Khusus Prostitusi. Retrieved from CNN Indonesia:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150427142315-20-49495/ahok-gagas-pembuatan-apartemen-khusus-prostitusi
Union, E. (2017). Retrieved from
https://www.sdg2030indonesia.org/
Komentar
Posting Komentar